Ternate — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset milik daerah.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Merlisa Marsaoly, menyampaikan bahwa meski pemerintah telah menunjukkan upaya positif, target peningkatan PAD yang tertuang dalam RAPBD dinilai masih belum maksimal. Menurutnya, kelemahan terdapat pada strategi teknokratis yang belum terukur secara jelas.
> “Beberapa target PAD naik cukup signifikan, tetapi ada juga yang stagnan bahkan menurun. Fraksi PDI Perjuangan sejak lama menekankan perlunya strategi peningkatan PAD yang tidak hanya bergantung pada kenaikan tarif, melainkan juga transformasi sistem pemungutan,” ujarnya.
Merlisa menegaskan masih banyak OPD yang belum menerapkan sistem digital dalam pembayaran pajak dan retribusi. Kondisi ini dinilai membuka ruang kebocoran dan menyulitkan pengawasan.
> “Digitalisasi wajib dipercepat untuk meminimalisir potensi kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov Malut untuk terus menggali potensi PAD tanpa menambah beban masyarakat.
> “Pemprov harus lebih inovatif mencari sumber pendapatan baru, bukan hanya menekan rakyat. Transparansi harus menjadi prioritas sehingga PAD benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Merlisa.
Fraksi PDI Perjuangan juga berharap pembahasan APBD Tahun 2026 dapat berjalan objektif dan konstruktif antara legislatif serta eksekutif.
> “Semangat kebersamaan harus dikedepankan demi mewujudkan Maluku Utara yang maju, berkeadilan, dan sejahtera,” tutupnya.
About The Author
