Maluku Utara,DauriNetTv.com – Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Sumatera Utara mendesak Komite Audit Universitas Sumatera Utara (USU) turun tangan secara serius dalam mengawal proses pemilihan rektor periode 2026–2031. Desakan ini muncul di tengah maraknya isu negatif yang menyelimuti kampus kebanggaan masyarakat Sumatera Utara tersebut.
Ketua DPW FABEM Sumut, Rinno Hadinata, menegaskan bahwa kampus sejatinya adalah wadah akademisi yang harus menjunjung tinggi nilai keilmuan yang terarah dan terukur, bukan justru menjadi arena politik praktis. “Sangat miris bila independensi civitas akademika USU dipertanyakan masyarakat. Rektor Prof. Muryanto Amin pun harus berani menjawab isu negatif, jangan justru mangkir dari panggilan KPK,” tegas Rinno kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).
Rinno menekankan pentingnya peran Komite Audit USU dalam memastikan netralitas seluruh panitia penyelenggara bursa rektor. Dugaan adanya aliran dana sebesar Rp2,8 miliar dalam suksesi pemilihan rektor yang kemudian dikembalikan, menurutnya, tidak boleh dibiarkan mencederai amanah masyarakat Sumatera Utara.
“Komite Audit harus memeriksa secara menyeluruh setiap panitia penyelenggara agar tidak ada kepentingan politik praktis yang mengintervensi bursa rektor USU. Ini soal harga diri lembaga pendidikan tinggi di Sumatera Utara,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Rinno juga mengurai posisi strategis organ-organ di USU sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2003. Senat Akademik (SA) sebagai pemegang kedaulatan akademik memiliki peran vital dalam pengusulan anggota Majelis Wali Amanat (MWA), sedangkan MWA sendiri adalah organ tertinggi yang berwenang menyusun kebijakan umum universitas dan mengawasi aspek non-akademik.
“Jika MWA dan SA saja bisa diintervensi politik praktis, maka habislah independensi akademik kita. Ini yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya lagi.
FABEM Sumut pun meminta agar KPK bersama Komite Audit USU bersinergi mengawal proses ini, agar bursa rektor USU periode 2026–2031 berlangsung transparan, bersih, dan akuntabel.
“Ini bukan hanya soal jabatan rektor, tetapi soal marwah pendidikan tinggi di Sumatera Utara. Jangan sampai publik menilai USU sudah masuk ke lingkaran politik praktis,” kata Rinno.
Rinno menutup dengan penegasan bahwa perjuangan FABEM sejalan dengan misi besar mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. “USU harus berdiri tegak sebagai lembaga pendidikan yang bebas intervensi politik, demi generasi bangsa yang lebih bermartabat,” pungkas pria berdarah Ternate-Jawa itu.(**)
